Jumat, 28 Januari 2011

Kompetisi Web Kompas MuDA dan AQUA




Air Untuk Keadilan
Oleh : Marsya Sinarani


“Air adalah hak asasi manusia”
Pernyataan tersebut muncul sebagai hasil dari konferensi Air PBB di Mar del Plata, Maret 1977 yang kemudian manghasilkan program UN decade for Drinking Water and Sanitation for the 1980s. Program ini dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan sanitasi penduduk seluruh dunia pada tahun 1990. Dari sini dapat dilihat betapa pedulinya dunia terhadap masalah krisis air dengan mencoba mengatasinya melalui program pemenuhan air bersih.
Namun, sayangnya beberapa puluh tahun kemudian, jargon tersebut telah berubah menjadi “air adalah bisnis”. Ini merupakan hasil dari World Summit on Sustainable Development di bulan September 2002 yang sekaligus menyerukan kemenangan kapitalis. Sehingga akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat  dilakukan dengan jalan privatisasi manajemen air .
Tentu hal tersebut  akan sangat berdampak bagi masyarakat yang dapat dirasakan sampai sekarang. Ketika air sudah menjadi barang ekonomi  maka untuk mendapatkannya harus  dengan imbalan berupa  uang yang terkadang  jumlahnya  tidak sedikit. Hal ini akan terasa berat bagi mereka yang hidup secara pas-pasan karena harus merogoh koceknya lebih dalam lagi guna  mendapatkan air.
Ternyata masalah tidak berhenti sampai disitu. Krisis air juga telah menciptakan jurang pemisah antara mereka yang kekurangan air dengan mereka yang kelebihan bahkan kelimpahan air. Antara orang kaya yang dapat dengan mudahnya membeli air dengan masyarakat tidak mampu yang mesti bekerja lebih keras lagi jika ingin mencicipi segarnya air.  
Di tempat saya sekarang tinggal, air sangat mudah di dapatkan, ketika kita membuat sumur hanya dengan kedalaman beberapa meter saja air akan menyembur dengan derasnya . Selain itu,  fasilitas air PAM juga sudah dapat dinikmati dengan mudah. Ketika kita membutuhkan air , kita tinggal memutar kran yang membutuhkan energi jauh lebih sedikit dibanding dengan harus berjalan kaki  berpuluh-puluh kilometer seperti yang dilakukan oleh warga di  Desa Sungai Rengit dan Desa Limbang Mulia, Palembang.  Ketika musim kemarau datang, warga di daerah tersebut mengalami kekurangan air. Sehingga mereka harus ‘berjuang’ untuk mencicipi segarnya air.
Tidak hanya terjadi di desa Limbang Mulia dan Sungai Rengit, Palembang, warga di Teluk Tembuni distrik Bintuni juga kesusahan mendapatkan air bersih. Masalahnya muncul  karena air di wilayah mereka   telah tercampur dengan minyak.
Nusa Tenggara Timur (NTT)  merupakan wilayah yang paling kering di Indonesia. Masalah krisis air di NTT sudah sering menghiasi media atau Koran baik lokal ataupun nasional. Krisis air di NTT terjadi  hampir merata karena dari sekitar duapuluhan  kabupaten di NTT, hanya sekitar 5 kabupaten yang mampu mencukupi kebutuhan akan air. Krisis air  yang terjadi di NTT disebabkan oleh masalah ketersediaan (kuantitas) maupun kualitas air dan akses untuk menuju sumber air. Sehingga tak jarang masyarakat di sana  harus menempuh  perjalanan puluhan kilometer untuk mendapatkan air.
Begitu banyaknya masyarakat yang kekurangan air harus rela berjalan kaki puluhan kilometer tentu ini merupakan sebuah kemubaziran waktu bagi mereka. Waktu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk bekerja atau untuk mengurusi pekerjaan rumah terenggut karena ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis air yang berkepanjangan ini.
 Bahkan di Solor  Barat , Flores Timur , sebelum ada program pembagunan bak Penampung Air Hujan (PAH), para perempuan terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tingi karena terbentur tanggung jawab untuk menyediakan air bersih bagi keluarganya.
Tentu saja jika krisis air di beberapa daerah di Indonesia  tidak segera di atasi   akan menjadi sebuah ketidakadilan, karena krisis air telah membuat masyarakat  harus ‘melepaskan’ berbagai hal yang berharga. Seperti kehilangan waktu yang berharga , dan bahkan kehilangan kesempatan untuk sekolah. Sementara di daerah lain, dimana  masyarakatnya tercukupi kebutuhan akan air tidak mengalami hal tersebut.
Padahal air merupakan kebutuhan pokok bagi  manusia. Manusia sangat memerlukan air untuk aktivitas sehari-harinya seperti, minum, memasak, mandi, dan mencuci. Bisa dibayangkan jika manusia kekurangan air atau tidak mendapatkan air selama satu hari saja.
Namun, sayangnya meskipun masalah krisis air bukan hal baru dan sudah  berlangsung lama , masalah ini   masih dinomorkesekiankan oleh pemerintah sejak dahulu.  Pada masa pemerintahan  orde baru yang terkenal dengan program Repelitanya, air dimasukkan ke dalam sektor sosial. Dimana sektor sosial merupakan sektor yang dinomorkesekiankan setelah sektor-sektor yang lain dalam masalah biaya maupun kecepatan pelaksanaannya.
Sekarang setelah masa reformasi, masalah krisis air  pun masih tidak begitu menarik perhatian pemerintah untuk diatasi. Terbukti dengan sedikitnya jumlah anggaran dari APBN yang diperuntukkan untuk air dan lambatnya sikap pemerintah dalam membuat dan memperbaiki beberapa fasilitas instalasi air yang mendukung penyediaan air bersih.
Menilik  UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi  “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya diperjelas dengan  Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Sepertinya pemerintah harus kembali membaca dan  memahami pasal tersebut agar dengan segera dapat mengetahui tugasnya serta menjalankan fungsinya dengan baik.  Karena air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dan berhak untuk mengatur air di Indonesia dan tentu saja mengatasi krisis air berkepanjangan  yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia untuk meciptakan kemakmuran rakyat.
             Jika kita cermati,  kasus kelangkaan air yang terjadi di NTT  dan beberapa daerah  lain  bukan karena tidak adanya sumber mata air , akan tetapi disebabkan karena  jauhnya sumber air dan keterbatasan akses untuk mencapai kesana .  Sumber air itu   biasanya terdapat di lembah-lembah  , gunung atau dikedalaman tanah yang sangat dalam . Hal ini tentu tidak mudah untuk dijangkau, sehingga diperlukan sarana dan prasarana untuk mengambil sumber air yang sulit terjangkau ini.
Disini sangat diharapkan peran dan bantuan pemerintah melalui program-programnnya. Seperti misalnya membantu warga membuat sumur bor yang dapat menembus kedalaman tanah yang sangat jauh . Selain itu juga dengan membangun pipa-pipa yang menghubungkan sumber air yang jauh dengan rumah penduduk dan membangun beberapa instalasi air seperti waduk atau dam.
Perlu juga dilakukan  perbaikan untuk sarana dan prasarana air yang rusak dan terbengkalai begitu saja. Karena hal ini ternyata  banyak kita jumpai di beberapa daerah. Contohnya di Delo, Kecamatan Sabu Barat sejak 2005 masyarakat kesulitan air karena bendungan yang rusak tidak kunjung diperbaiki. Hal senada juga dialami masyarakat kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, karena jaringan pipa milik PDAM rusak akibat dimakan usia. Tentu saja sarana dan prasarana yang rusak  tersebut akan mubazir dan merugikan masyarakat   jika  tidak segera diperbaiki atau dicari solusinya.
Pemerintah juga harus mengawasi setiap bentuk tindakan yang mengkomersialkan air yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dibeberapa wilayah,  sumber mata air dikuasi oleh pihak-pihak tertentu dan  dikomersialisasikan. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berjalan terlalu lama. Lihatlah contohnya di di Desa Sungai Rengit dan Desa Limbang Mulia, Kabupaten Banyuasin, warga terpaksa membeli air dengan harga Rp 3.500,- per jerigen ukuran 20 liter yang jaraknya 18 km dari perkampungan warga. Sementara itu di  kecamatan Amarasi Barat, warga terpaksa membeli air dengan harga 200.000,- per tangki. Tentu saja pemerintah harus tegas dalam menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu, karena air dikuasai oleh Negara bukan oleh segelintir orang yang tanpa ijin menguasai dan mengkomersialkan air.
Untuk itu sepertinya pemerintah perlu  meningkatkan anggaran untuk mengatasi krisis air dalam APBN dan membuat sebuah peraturan yang tegas dalam pengawasan penggunaan air.. Keseriusan dalam mengatasi krisis air juga perlu diikuti oleh pemerintah daerah. Sudah waktunya krisis air yang selama ini dinomorkesekiankan oleh pemerintah kini mendapatkan perhatian serius .
            Selain itu,  perlu juga  dilakukan kerja sama dengan berbegai pihak untuk lebih membantu program pemerintah dalam mengatasi krisis air .  Seperti mengajak perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta untuk  lebih peduli terhadap masalah krisis air  serta ikut membantu mengatasinya.
Pemerintah bisa mengarahkan perusahaan yang peduli akan masalah krisis air   untuk  mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)  untuk membantu mengatasi krisis air.  Seperti misalnya dengan mengadakan program penyediaan air bersih, membantu membangun sarana dan prasarana ke sumber mata air, dan sebagainya.  Sehingga nantinya pemerintah yang mengalami keterbaasan dana akan sedikit terbantu dengan hal ini.
Kita pun bisa melakukan sesuatu untuk mengikis sedikit ketidakadilan akan air  ini dengan cara menghemat pemakaian air dan jangan menggunakannya secara mubazir , karena disana masih banyak orang yang ternyata sangat susah untuk  mendapatkan kenikmatan air. Gunakan air seperlunya untuk masa depan yang lebih baik.



       



1 komentar:

  1. hii frenz,,,salam kenal,blog ini sangat bagus,i like, ,semangat dalam membangun blog,,, www.campusminionline.com

    BalasHapus